MK Sudah Registrasi Tuntuntan Ketiga Caleg Kudus

MK Sudah Registrasi Tuntuntan Ketiga Caleg Kudus – Tiga calon anggota legislatif (calon legislatif) DPRD di Kudus ajukan tuntutan. Tuntutan itu udah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK) . Komisi Penentuan Umum (KPU) Kabupaten Kudus siap melawan 3 perkara Perseteruan Hasil Penentuan Umum (PHPU) yg di ajukan oleh tiga calon legislatif itu.

” Ketiganya udah diregistrasi. Mempunyai arti ini bakal disidangkan oleh MK, ” kata Divisi Hukum serta Pengawasan KPU Kudus Cahyo Maryadi kala dijumpai media di kantornya di Ganesha, Purwosari, Kudus, Rabu (3/7/2019) .

Menurut dia, MK tempo hari udah meregistrasi tuntutan calon legislatif. Dengan skedul persidangan berdasar pada berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomer 1 Tahun 2019, bagian PHPU mulai tanggal 9-12 Juli 2019 pengecekan pendahuluan.

Pada tanggal 12-26 Juli pemberian jawaban serta info, tanggal 15-30 Juli 2019 pengecekan persidangan. Lalu tanggal 31 Juli sampai 15 Agustus 2019 rapat permusyawaratan hakim, pada tanggal 6-9 Agustus 2019 sidang sumpah, dan tanggal 6-14 Agustus 2019 penyerahan salinan ketetapan.

Ketiganya yaitu Agus Wariono (AW) dari Partai Gerindra. AW itu memohon penundaan ketentuan KPU nomer 987/PL. 01. 8-KPT/06/KPU/V/2019 terkait Pemastian Hasil Penentuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan cara Nasional Dalam Penentuan Umum Tahun 2019 buat penentuan anggota DPRD Kudus dapil 4.

” Pemohon ini memohon biar kalkulasi nada kembali di sebagian TPS di wilayah pemilihannya, ” ujarnya.

Setelah itu calon legislatif dari PAN ialah Bambang Kasriono. Dalam pemohonannya, pemohon memohon penundaan ketentuan KPU nomer 987/PL. 01. 8-KPT/06/KPU/V/2019 terkait Pemastian Hasil Penentuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan cara Nasional Dalam Penentuan Umum Tahun 2019 buat anggota DPRD Kudus dapil 3. Bambang pun tuntut kalkulasi kembali di sebagian TPS.

Calon legislatif yang lain Agus Setyabudi dari Partai Hanura. Dalam tuntutannya, pemohon memberikan hasil kebanyakan DPTb serta DPK di sebagian desa. Mencakup Desa Honggosoco, Desa Sadang, Desa Lau, serta Desa Kandangmas.

” Setelah itu mendalilkan pemilih DPK mesti menentukan presiden serta DPR pusat serta DPR propinsi bukan ikut pula menentukan DPRD kabupaten. Dia meminta buat dilaksanakan penentuan kembali di TPS itu. Penentuan kembali cuma penentuan DPRD atau partai politik tingkat kabupaten ” jelas ia.