Home / Berita Umum / Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Menjelaskan Dwi Kegunaan TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Menjelaskan Dwi Kegunaan TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Menjelaskan Dwi Kegunaan TNI – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, gosip dwi kegunaan TNI diaktifkan kembali menyesatkan. Ia menyebutkan, TNI memposisikan anggota di kementerian serta instansi lantaran kepentingan dalam mengontrol kedaulatan negara.

Marsekal Hadi memaparkan, pada Clausal 47 Undang-Undang nomer 34 tahun 2004 terkait TNI, prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan pada 10 kantor. Di undang-undang itu terdaftar prajurit aktif bisa menduduki jabatan pada kantor yg mengepalai bidang koordinator sektor Politik serta Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Instansi Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, serta Mahkamah Agung

” Sekarang Undang-Undang itu masihlah dalam proses revisi dengan memberi tambahan sejumlah kementerian salah satunya, Kemenkomaritim, Kantor Staf Kepresidenan, serta Tubuh Keamanan Laut. Dan mengedit nama serta nomenklatur instansi seperti Tubuh Sandi Negara berubah menjadi Siber serta Sandi Negara. Serta Search and Rescue atau SAR Nasional berubah menjadi Tubuh Pelacakan serta Pertolongan, ” jelas Hadi.

Pengakuan Marsekal Hadi itu adalah amanatnya yg diungkapkan oleh Irjen TNI Letjen Muhammad Herindra di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019) . Herindra mewakili Hadi yg mendadak di panggil ke Istana pagi barusan. Di acara ini datang banyak perwira hukum TNI di lingkungan kementerian, Mahkamah Agung serta Mabes TNI.

Berkenaan dengan soal tercantum di atas, lanjut Hadi, sekarang tengah meriah berita penyesatan. Menurut dia ada beragam pihak yg memberitakan terkait aktifnya kembali dwi kegunaan TNI.

” Tengah meriah berita penyesatan dari beragam pihak yg memberitakan terkait aktifnya kembali dwi kegunaan TNI. Seakan-akan TNI kembali lagi era Orde Baru dengan memposisikan personelnya di berapa urutan Kementerian serta Instansi. Kenyataannya ini trik pandang yg tidak benar. TNI memposisikan personelnya di berapa kementerian serta instansi lantaran kepentingan dalam rencana implementasi pekerjaan mengontrol kedaulatan negara. Revisi Undang-Undang nomer 34 tahun 2004 dilakukan lantaran ada kementerian/instansi yg baru terbuat sehabis tahun 2004, ” katanya.

” Oleh sebab itu saya ikut berharap andil aktif banyak perwira TNI buat berikan literasi hukum terhadap warga. Dwi Kegunaan merupakan saat terus yg udah berubah menjadi histori TNI. Sekarang serta ke depan, TNI bertambah profesional dalam menjalankan pekerjaan sesuai undang-undang, ” sambung Hadi.

Kala membacakan amanat Panglima TNI, Letjen Harindra ikut berikan pandangannya. Ia memohon Kapuspen TNI berikan pencerahan terhadap warga kalau gosip bangunnya dwi kegunaan TNI ini tak benar.

” Kelak mungkin dari perwira buat berikan pencerahan terhadap warga atau barangkali kelak Kapuspen yg dapat memaparkan. Tak benar kalau dwi kegunaan TNI bakal kembali bangkit. Tempo hari saya lihat di koran apakah ya, karikatur, seakan dwi kegunaan bangkit kembali dari simpan. Ini gak bener. Lantaran dalam Undang-Undang nomer 34 itu, itu ada sejumlah Kementerian yg disaat itu udah diduduki oleh TNI, namun disaat undang-undang ini dibuat belumlah ada kementerian itu, namanya Bakamla. Bakamla itu dari dahulu udah ada TNI-nya. Lantas KSP. Maka dari itu saat ini ditambahkan. Lantaran dengan cara professionalitas, banyak perwira kita Angkatan Laut yg udah menduduki jabatan di Bakamla. Karenanya kita legalkan. Karenanya kita tengah melakukan revisi Unsang-Undang 34 tahun 2004. Jadi bila ada kabar dwi kegunaan TNI pengin bangun kembali, saya ungkapkan itu omong kosong, ” pungkasnya.

About admin

Agen Sbobet